TENTANG SUPERVISI DAN PENJAMINAN MUTU

Pk 16.30, hari ini, 30 Januari 2010, di hotel Nuansa Maninjau. Diskusi kian menarik. Topiknya adalah tentang supervisi satuan pendidikan dengan mengoptimalkan fungsi pengawas sekolah dan kepala satuan pendidikan. Optimalisasi fungsi pengawas dan kepala satuan pendidikan ini akan diawali dengan penyamaan persepsi tentang kepengawasan di LPMP. Acuan utamanya adalah Permendiknas Nomor 12/2007 tentang Kompetensi Pengawas Sekolah, Permendiknas Nomor 13/2007 tentang Kompetensi Kepala Satuan Pendidikan,  Permendiknas Nomor 41/2007 tentang Standar Proses, dan Permen Standar lainnya.  Langkah awalnya adalah komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Sumatera Barat. Dalam komunikasi akan dibahas keadaan dan kebutuhan serta standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam koordinasi akan dilakukan kajian, “siapa mengerjakan apa, hasilnya apa, manfaatnya apa, dan kaitannya dengan sistem penjaminan mutu apa”.

Salah satu tugas LPMP adalah membantu pemerintah daerah melakukan supervisi satuan pendidikan. Bentuknya adalah pemantauan, pembimbingan, dan pemberin alternatif pemecahan masalah mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Tugas pengawas sekolah adalah melakukan kegiatan kepengawasan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan adanya kesamaan dan keparalelan tugas itu, pemberdayaan dan optimalisasi fungsi pengawas menjadi perhatian Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat.

Diskusi ini dipandu oleh Kepala Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan (PSMP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, Drs. Derismen.

PROGRAM SUPERVISI AKADEMIK DAN MENEJERIAL PENGAWASAN SEKOLAH

Oleh Zulkarnaini *)

1. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia memasuki era baru. Era baru itu ditandai dengan perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2/89 menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Banyak hal yang berubah di dalam undang-undang itu. Perubahan  yang menonjol adalah perubahan paradigma pelaksana pendidikan. Ada dua sebutan untuk pelaksana pendidikan yang dikotomus, yakni pendidik dan tenaga kependidikan. Seiring dengan itu Departemen Pendidikan Nasional melakukan restrukturisasi organisasi. Dengan itu pula lahirlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Departemen Pendidikan Nasional. Di dalam struktur itu muncul direktorat jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Direktorat ini berkonsentrasi meningkatkan mutu pendidik dan dan tenaga kependidikan. Dengan demikian akan terjadi perubahan luar biasa dalam penanganan tenaga yang mengurus pendidikan di Tanah Air Baca lebih lanjut

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) (informasi sederhana)

Oleh

Zulkarnaini*)

  1. 1. Pendahuluan

Paradigma tugas guru mulai berubah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan tugas guru sebagai pengajar. Hal itu berubah di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yakni tugas guru mendidik. Untuk melaksanakan tugas mendidik itu ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi. Keempat kompetensi itu adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.

Sebagai pendidik yang memiliki kompetensi profesional, guru membuktikannya dengan sertifikat. Sertifikat itu didapat melalui kegiatan sertifikasi guru. Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sertifikasi Guru menyatakan bawa guru harus mengumpulkan dokumen untuk pengisi portofolio. Salah satu dari komponen portofolio itu adalah pengembangan profesi. Salah satu dari komponen pengembangan profesi itu adalah laporan penelitian tindakan kelas. Baca lebih lanjut

PERANAN PENGAWAS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh Zulkarnaini*)

1. Pengantar

Eksistensi pengawas sekolah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional itu. Selain itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 (disempurnakan dengan keputusan nomor 091/2001)  dan Keputuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 (disempurnakan dengan keputusan nomor 097/U/2001) merupakan menetapan pengawas sebagai pejabat fungsional yang permanen sampai saat ini. Jika ditilik sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada, yang terkait dengan pendidikan, ternyata secara hukum pengawas sekolah tidak diragukan lagi keberadaannya. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun dan oleh siapapun yang memarjinalkan dan mengecilkan  eksistensi pengawas sekolah. Baca lebih lanjut

MENULIS SEBAGAI KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

oleh

Zulkarnaini

1. Pendahuluan

Ada enam tugas pokok guru yang berkaitan dengan proses belajar mengajar (pembelajaran). Keenam bidang tugas itu dikenal dengan istilah “Standar Prestasi Kerja Guru (SPKG)”. Rincian dari keenam tugas itu adalah: (1) menyusun program pengajaran atau praktik atau bimbingan dan konseling; (2) menyajikan program  pengajaran atau praktik atau bimbingan dan konseling; (3) evaluasi belajar atau praktik atau bimbingan dan konseling; (4) analisis hasil evaluasi belajar atau praktik atau bimbingan dan konseling; (5) penyusunan dan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan atau tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling; dan (6) pengembangan profesi dengan angka kredit sekurang-kurangnya dua belas. Hal ini tertuang di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/O/1995, tentang “Petunjuk Teknis Ketentuang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, “yang kemudian disesuaikan beberapa kali untuk beradaptasi dengan perkembangan birokrasi dan manajemen ketenagaan bidang pendidikan.

Standar prestasi kerja guru (SPKG) adalah kegiatan minimal yang wajib dilakukan guru dalam proses belajar mengajar atau bimbingan untuk dapat naik pangkat/jabatan. Kegiatan minimal itu berbeda untuk setiap jabatan guru. Guru pratama sampai dengan guru dewasa tingkat satu SPK-nya adalah nomor 1 sampai dengan nomor 3 seperti rincian di atas. Guru Pembina sampai dengan guru utama SPK-nya nomor 1 sampai dengan 6 seperti rincian di atas. Baca lebih lanjut